Joki mulai resmi menjadi pegawai Otorita Batam pada 1
November 1978. Jabatan yang disandangnya saat itu adalah staf di Departemen
Perencanaan dan Teknik Otorita Batam. Pada tahun-tahun itu Otorita Batam baru
memiliki sedikit insinyur. Sebelumnya, insinyur-insinyur teknik yang aktif di
Otorita Batam di antaranya adalah Lagut Muluk, Halomoan Panjaitan serta Nanu
Trisarjana.
Di masa-masa awal ini, ia masih berdinas Kantor Pusat
Otorita Batam di Jakarta. Tapi demikian, oleh karena tuntutan pekerjaan,
mengharuskannya bolak-balik Jakarta-Batam. Kondisi ini berlangsung hingga tahun
1982.
Ketertarikannya berkarya di Batam ini tidak lain untuk
menerapkan ilmu perencanaan kota yang digelutinya dan itu mulai menampakkan
wujudnya dengan penugasan pertama yakni terlibat dalam penyusunan masterplan
Batam tahun 1979.
Di masa ini, Otorita Batam dipimpin BJ Habibie, di mana
pembangunan Pulau Batam yang pada mulanya bertujuan sebagai logistic base,
diubah menjadi industrial base. BJ Habibie mengkonsentrasikan pembangunan
dengan konsep bonded island. Tak sekedar bonded zone. Intinya, dengan
mengembangkan Batam, BJ Habibie lebih menggunakan pola berintegrasi dengan
perekonomian Indonesia, dengan memanfaatkan eksistensi Singapura, sebagaimana
teori balon yang diperkenalkannya.Hal inilah yang mendasari perlunya disusun
masterplan baru mengenai pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri dan
kota yang ber-economic base industri.
Master Plan Batam 1979
Masterplan Batam 1979 itu kemudian menjadi pijakan bagi
tersusunnya Rencana Kerangka Dasar Tata Ruang Batam Tahun 1979 (RKDTR 1979).
Dalam RKDTR 1979 itu, termaktub detil fungsi pengembangan Batam sebagai daerah
pengembangan industri, kepariwisataan, pembinaan pusat distribusi, kegiatan
alih kapal dan logistic base. RKDTR 1979 ini kemudian jadi pedoman pelaksanaan
bagi pembangunan Batam ke depan. Beberapa pokok bahasan yang tertuang dalam
RKDTR 1979, antara lain berupa penetapan lebar batas milik jalan ± 200 meter
untuk mengantisipasi volume arus lalu lintas serta penggunaan moda angkutan
masa depan. Penetapan wilayah pengembangan, yang dihubungkan dengan jalan
arteri (penghubung) di mana pada hakekatnya masing-masing wilayah pengembangan
itu self sufficient (mandiri). Dengan fungsi utama yang ditetapkan, ‘diikat’
dengan pusat kota dan pusat pemerintahan. Untuk memudahkan interaksi dan
interkorelasi antar masing-masing wilayah pengembangan, baik masa kini maupun
masa mendatang, dihubungkan dengan jalan yang ROW (right of way)-daerah milik
jalan- selebar 200 meter.
Dengan tersusunnya RKTDR 1979 itu, maka untuk pertama
kalinya disusun Prosedur Baku Pengalokasian Lahan di Daerah Industri Pulau
Batam. Saat itu pula dimulailah penetapan advise planning (Fatwa Planologi) -
prosedur fatwa-, sebagai pedoman membuat perencanaan dalam membangun suatu
lokasi yang sudah diberikan kepada pihak user atau investor. Fatwa planologi
ini penting ditetapkan untuk memberikan saran teknis kepada investor dalam
merencanakan Site Plan (tata letak), sehingga site plan yang dibuat tetap mengacu
pada RTRW Batam. Pada hakekatnya fatwa planologi baru dapat diterbitkan apabila
kelengkapan hierarkhi perencanaan telah terpenuhi.
Secara diagram, prosedur fatwa seperti gambar berikut:
Menjadi Kepala Biro Pengembangan Wilayah dan Tatah Guna Lahan
(1982-1984)
Memasuki tahun 1982, atas dedikasi serta kemampuannya,
Otorita Batam memberi kepercayaan kepada Joki untuk memangku jabatan sebagai
Kepala Biro Pengembangan Wilayah dan Tata Guna Lahan di bawah Asisten
Perencanaan Balak Otorita Batam.
Dengan tugas baru itu, ia kemudian hijrah dan menetap
permanen di Pulau Batam. Tidak mungkin baginya untuk terus bolak-balik
Jakarta-Batam. Sebagai kepala biro, tugas yang diemban memang makin banyak dan
berat. Dengan menetap di Batam, tentu bisa menjadikannya lebih fokus serta
efektif memenej waktu dalam menjalankan rutinitas tugas sehari-hari.
Kantor Otorita Batam di Sekupang s/d akhir 1980-an.
Saat masih bertugas di Jakarta, bersama dengan staf Otorita
Batam yang lain, berbagai penataran diikutinya, di antaranya Penataran P4
Instansi Pertamina (1979) serta Penataran Kewaspadaan Nasional yang
diselenggarakan Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta.
Sedangkan kursus yang diikutinya di Batam pada tahun 1983
antara lain adalah kursus pengamanan security yang diselengarakan oleh
Seintelstrat (Sekolah Inteligen Strategis) yang berpusat di Cilendek, Bogor.
Kursus ini diperuntukkan bagi para pejabat di wilayah yang dikategorikan rawan
atau perbatasan.
Mereka yang ikut adalah pejabat dari instansi, imigrasi, Bea
Cukai, Pertamina dan lain-lain. Dalam kursus ini, dari hasil penilaian, dirinya
menjadi peserta terbaik kedua. Posisi pertama ditempati oleh drh Chaidir,
sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Riau.
Di Thames Barrier, London.
Berikutnya, ia juga mengikuti berbagai seminar dan lokakarya
di dalam maupun luar negeri, seperti Seminar on Urban Planning and Development
in 1980’s di Kuala Lumpur, Lokakarya Manajemen Proyek yang digelar LPPM,
Jakarta serta BIDA Project Management Seminar Port and Newtown
Development-Milton Keynes-London, The Hague-Zoe Termeer-Roterdam, Belanda.
Tugas Baru Tantangan Baru (1984-1991)
Tahun 1984, Joki tak lagi menjabat sebagai Kabiro
Pengembangan Wilayah dan Tata Guna Lahan, oleh Otorita Batam, dipromosikan
menjadi Asisten Kepala Badan Pelaksana Bidang Pelayanan Perusahaan. Inilah
untuk kali pertama memangku jabatan di luar disiplin ilmu yang dipelajarinya
dan itu dijalankan sampai tahun 1989. Dari segi kepangkatan, jabatan tersebut,
setelah ada penetapan eselonisasi, sejajar dengan eselon IIA. Oleh karenanya
pada periode ini yakni pada tahun 1988, ia berkesempatan mengikuti
Sespa-Deppen/LAN yang dikhususkan bagi Pejabat Eselon II, pendidikan jenjang
tertinggi pagi PNS.
| Mengikuti Sespa-Deppen/LAN. |
Di sela-sela kesibukannya menjadi Asisten Kabalak, Joki
masih menyempatkan menambah ilmu dengan mengikuti Latihan Pra Jabatan Tingkat
III Departemen yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1986. Di tahun yang
sama, oleh karena dedikasi serta pengabdiannya selama delapan tahun di Otorita
Batam, Pemerintah RI menganugerahinya medali dan piagam penghargaan.
Semasa menjadi Asisten Kabalak Bidang Pelayanan Perusahaan
ini, ia beroleh kesempatan menempuh pendidikan strata 2 di Institut Teknologi
Bandung (ITB), sebagai kelanjutan dari pendidikan strata 1 yang ditempuh dalam
bidang Perencanaan Daerah dan Kota (urban and Regional Planning). Mulai aktif
kuliah sejak tahun 1989, kuliahnya itu berhasil diselesaikan dalam kurun waktu
dua tahun sesuai dengan waktu minimal yang diperlukan yaitu tahun 1991. Dengan
selesainya kuliah S2 tersebut, berikutnya gelar Magister Science of Planning,
berhak disandang di belakang namanya. Dirinya lulus dengan IP 3,48 -hanya
kurang 0,02 untuk memperoleh predikat cum laude-, sehingga menjadi wisudawan
terbaik.
Wisuda S2 di ITB.
Dari Direktur, Staf Khusus hingga Inspektur
(1991-1994)
Tahun 1991, Joki memangku jabatan baru sebagai Direktur
Pengelolaan Sarana Satlak Otorita Batam. Jabatan baru tersebut merupakan kali
kedua yang diembannya di luar disiplin ilmu yang dijalani.
Serah terima jabatan Direktur Pengelolaan Sarana Satlak OB dari
Ir Arif Marzuki ke Ir Joki Muchajar, disaksikan Kasatlak OB Marsma Supandi.
Sebagai Direktur Pengelolaan Sarana Satlak OB,
tanggungjawabnya adalah membawahi semua divisi sarana yang dimiliki OB seperti
bandara, pelabuhan, rumah sakit, DAM/WTP dan PLTD. Dalam perjalannya, PLTD,
seperti diketahui, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada PT PLN Persero.
Meski jabatan baru, tugas itu mampu dijalankan dengan baik
dan justru jadi pendorongnya untuk lebih bersemangat menimba ilmu di luar ilmu
yang selama ini digelutinya.
Hal ini dibuktikan dengan diikutinya berbagai seminar,
simposium termasuk studi banding di Jakarta serta Bandung. Di luar negeri,
diikutinya juga seminar dengan beragam tema seperti di Singapura, Beijing
hingga ke Denhaag, Belanda.
Mendapat mendali dan penghargaan atas pengabdian 16 tahun
sebagai pegawai Otorita Batam.
Tahun 1992 hingga 1994, lagi-lagi, penugasan di luar
disiplin ilmu yang dipelajari diperolehnya, dengan diangkat menjadi Staf Khusus
Kasatlak Otorita Batam. Saat menjabat sebagai staf khusus inilah, Otorita Batam
memberinya medali dan penghargaan atas pengabdian 16 tahun sebagai pegawai.
Berikutnya, tahun 1994, penugasan baru diberikan kepadanya,
yakni sebagai Inspektur Pembangunan SPI. Tugas utamanya selama menjadi
Inspektur Pembangunan SPI adalah melaksanakan fungsi pengawasan proyek
pembangunan OB, antara lain pembangunan Bandara Hang Nadim serta Jembatan
Barelang.
Di sela-sela kesibukannya bekerja, pada masa ini sempat
berhaji ke Tanah Suci bersama dengan istri serta sejumlah rekan-rekannya.
Bertolak ke tanah suci memenuhi panggilan Allah, baginya merupakan karunia
sekaligus jadi sesuatu yang amat disyukurinya. Karena dengan begitu, maka apa
yang dicita-citakannya sejak masa kanak-kanak tercapai sudah.
Ke Tanah Suci.
Kembali ke Jalur ‘Resmi’ (1998-2004)
Setelah malang melintang bertugas di berbagai jabatan di
luar disiplin ilmunya, akhirnya pada tahun 1998, Joki kembali ke jalur ‘resmi,’
dengan diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan. Sepanjang menjabat sebagai
Kabiro ini, berbagai langkah signifikan terkait bidang perencanaan telah
dilakukan.
Di masa-masa awal jabatannya, bersama tim di perencanaan
menyusun sekaligus menjalankan Penerapan Konsep Pemukiman Kembali
(resettlement) dan Konsep Peremajaan Kota (urban Renual). Resettlement
merupakan konsep penataan pemukiman dengan memindahkan lokasi- lokasi yang
tumbuh menjadi pemukiman dengan rumah-rumah bermasalah karena tidak sesuai
dengan peruntukan menurut Master Plan Batam, ke lokasi baru yang sesuai.
Serah terima jabatan Kabiro Perencanaan dari Ir Cahyo
Prionggo ke Ir Joki Muchajar.
Bersama Ketua Otorita Batam Ismeth Abdullah dan para staff.
Tentunya dengan terlebih dahulu menyiapkan Kavling Siap
Bangun ( KSB ) yang dilengkapi dengan infrastruktur berupa fasilitas sosial
(fasos) serta fasilitas umum (fasum). Satu contoh yang berhasil diterapkan dari
konsep ini adalah di daerah Batu Aji dan Nongsa.
Sementara di saat yang sama, urban renual juga diterapkan.
Urban renual merupakan konsep penataan kawasan pemukiman bagi lokasi yang sudah
terlanjur menjadi pemukiman dan sesuai dengan peruntukan dalam Master Plan,
namun tidak tertata sesuai kaedah pemukiman yang layak, maka dibuatkan
penataannya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur fasum dan
fasos, seperti yang akan dilaksanakan di Tiban Kampung, Bengkong Seken,
Bengkong dan Pemukiman Kampung Becek Batu Aji. Di Jakarta konsep ini dikenal
dengan Proyek MH Thamrin.
Selanjutnya, penerapan Sistem Neighbourhood Unit dalam
perencanaan Kawasan Pemukiman juga dilakukan secara simultan semasa ia memimpin
Biro Perencanaan. Sistem Neighbourhood ini merupakan konsep perencanaan kawasan
pemukiman terpadu terdiri dari beberapa Unit Neighbourhood (Rukun Tetangga).
Pembangunan rusun sebagai salah satu solusi alternatif untuk
mengatasi masalah pemukiman.
Masing-masing unit direncanakan untuk menampung penduduk
dalam jumlah terbatas dan diikat dengan fasilitas umum dan sosial, misalnya
Taman Kanak-kanak sebagai pusatnya, mampu dicapai para penghuninya hanya dengan
berjalan kaki (walking distance). Beberapa neighbourhood unit yang berdekatan
membentuk sebuah neighbourhood unit lagi yang lebih besar dengan pengikat
sebuah fasum dan fasos, semisal sekolah dasar dan seterusnya sehingga membentuk
sebuah pemukiman. Perencanaan Kawasan Pemukiman Tiban Kampung didasarkan pada
konsep ini.
Penerapan Konsep Rumah Susun (rusun) juga menjadi agenda
urgen yang dilakukan di Biro Perencanaan saat itu. Rusun adalah satu konsep
alternatif untuk mengantisipasi kebutuhan akan pemukiman yang layak huni
mengingat laju perkembangan penduduk di Batam yang demikian pesat. Untuk jangka
panjang, konsep pengembangan pemukiman vertikal dengan pemanfaantan lahan
secara maksimal dan berdaya guna serta tertata, sangat aplikatif diterapkan di
Batam yang memiliki lahan terbatas. Konsep ini telah diterapkan pada beberapa
kawasan dengan dibangunnya rusun di Batu Ampar, Jodoh, Sekupang dan Mukakuning.
Selain itu, juga diisyaratkan kepada investor pengembangan kawasan Industri
untuk melengkapi kawasan pembangunannya dengan membangun dormitori
diperuntukkan bagi keperluan para buruh yang berkerja di dalam kawasan.
Selama menjadi Kabiro Perencanaan, Joki sempat ditunjuk
sebagai Ketua Pelaksana dalam Tim Evaluasi dan Penyelesaian Rencana Strategik
Otorita Batam tahun 2002-2006. Tim ini dibentuk dengan tujuan salah satunya
untuk membuat satu perencanaan strategis mengenai Batam di masa depan. Beberapa
di antaranya yang masuk dalam perencanaan adalah pembangunan Mass Rapid Transit
(MRT) di Pulau Batam serta pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam
dengan Pulau Bintan.
Meninjau lahan pembangunan Masjid Raya.
Sebagai Kabiro Perencanaan, totalitasnya dalam menjalankan
tugas makin teruji. Bahkan, seakan tak berhenti menimba ilmu, seminar dan
pelatihan termasuk studi banding ke dalam dan luar negeri dilakoninya. Selama
periode ini pula yakni tahun 2002, untuk kali ke-3 Pemerintah RI memberinya
medali dan penghargaan atas pengabdian 24 tahun di Otorita Batam.
Selain menerapkan sejumlah konsep perencanaan berupa
resettlement, urban renual, neighbourhood unit, karya menonjol yang dilakukan
adalah perencanaan dan pembangunan fasilitas civic centre, yang ringkasnya
diklasifikasikan ke dalam 3 bagian utama yaitu, Civic Center atau Kawasan
Pemerintahan & Peribadatan, Kawasan Olahraga serta Fasilitas Umum.
Kawasan Civic Centre
Kawasan Civic Center adalah kawasan baru yang direncanakan
dan berhasil dilaksanakan pembangunannya sebagai konsekwensi terbentuknya kota
otonom Batam yang menuntut tersedianya perangkat keras pemerintahan daerah
berupa tersedianya gedung DPRD Kota Batam.
Masjid Raya
Gedung DPRD Kota Batam
Asrama Haji Batam
Mengingat belum terbangunnya Gedung DPRD itu, Pemerintah
Kota Batam terpaksa menggelar pemilihan walikota dan wakil walikota untuk kali
pertama di Gedung Beringin, Sekupang
Joki sendiri, yang masih tercatat sebagai pegawai Otorita
Batam ikut serta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Batam. Diusung
oleh
| Add caption |
Partai Golkar, ia dipasangkan dengan H Murshal Muchdar. Dalam pemilihan
itu, pasangan Drs Nyat Kadir dan Asman Abnur, SE akhirnya tampil sebagai
pemenang. Sementara beserta pasangannya H Murshal Muchdar, sempat masuk sampai
putaran kedua.
Joki bersama dengan para kandidat saat pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Batam definitif di Gedung Beringin, tahun 1999.
Selain Gedung DPRD, kawasan civic center yang terletak di
Batam Center ini terintegrasi dengan sarana peribadatan yakni Mesjid Raya.
Pembangunan Mesjid Raya ini diharapkan menjadi ciri kota, yang memang
diperlukan sebagai kota yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Mesjid Raya
ini dilengkapi dengan keberadaan Komplek Asrama Haji, yang kemudian oleh
pemerintah pusat ditetapkan sebagai lokasi Embarkasi Haji.
Sementara itu, fasilitas publik dan sosial lain yang juga
menjadi gawean besarnya selama bertugas dan telah berhasil dijalankan adalah
berupa perencanaan dan pembangunan Fasilitas olahraga di Mukakuning. Fasilitas
olahraga ini penting keberadaannya mengingat jumlah penduduk Batam yang
mencapai lebih dari 700 ribu jiwa, memerlukan sarana olahraga yang lengkap dan
memadai untuk menampung berbagai aktifitas mereka.
Fasilitas Olah Raga di Mukakuning
Indoor Stadium
Lapangan Sepak Bola
Kolam Renang
Karena itu dalam perencanaannya, fasilitas olahraga itu
dibangun lengkap mencakup gedung olahraga tertutup yang multifungsi, indoor
serta outdoor stadium (lapangan sepakbola), termasuk kolam renang yang kini
belum sempat terealisasi.
Selain yang bersifat monumental, selama menjabat Kabiro
Perencanaan, berhasil menyusun pembangunan fasilitas publik yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat di antaranya Under Pass Seipanas, jembatan
penyeberangan Tiban Lama serta penataan kembali perkampungan Tiban, Pembangunan
Pasar Induk, Politeknik Batam, pemukiman karyawan serta Pedestrian di Sekupang.
Underpass-Seipanas
Under Pass Seipanas ini kini sudah terealiasi pembangunannya
dan sudah digunakan para pemakai jalan sejak tahun 2007. Namun perencanaannya
sendiri, sudah dilakukan sejak dirinya masih menjabat di Biro Perencanaan.
Jembatan Penyeberangan Tiban
Sementara itu, jembatan penyeberangan Tiban, direncanakan
sejak lama dan sudah terealisasi tahun 2000. Jembatan tersebut merupakan
jembatan penyeberangan pertama di Batam yang dibangun oleh Otorita Batam.
Politeknik Batam
Politeknik Batam merupakan hasil karya lainnya selama di
Biro Perencanaan. Pembangunan Politeknik Batam ini urgen dilakukan sebagai
jawaban atas tingginya permintaan pasar, terutama sektor industri akan skill
workers. Realitasnya kemudian, Politeknik Batam memang benar-benar mampu
menghasilkan tenaga terdidik yang semuanya terserap di berbagai sektor industri
yang tersebar di berbagai kawasan di Batam.
Selanjutnya, fasilitas umum yang menjadi prioritas
pembangunan selama kepemimpinannya adalah penataan pasar di kawasan Jodoh
melalui pendirian Pasar Induk Jodoh. Pasar rakyat tersebut dibangun untuk
memberi tempat berjualan yang nyaman sekaligus permanen bagi para pedagang di
Jodoh dan sekitarnya. Sebelum pasar induk dibangun, banyak pedagang yang
berjualan di sembarang lokasi, seperti emperan mal atau badan jalan sehingga
menimbulkan kemacetan lalu lintas, kesemrawutan dan tentunya mengurangi
keelokan pemandangan kota.
Perumahan sebagai salah satu fasilitas yang harus dipenuhi
Otorita Batam bagi para karyawannya, dibangun pada masa dirinya bertugas di
Biro Perencanaan. Sesuai perencanaan, perumahan karyawan itu dibangun di dua
lokasi di Batam Center dengan luas 40 ha. Total rumah mencapai 900 unit yang
masing-masing bertype 45. Perumahan karyawan ini dilengkapi dengan fasilitas
publik seperti Sekolah TK, mesjid serta lapangan olahraga.
Sementara itu, di Sekupang, bersama dengan tim di Biro
Perencanaan membangun pedestrian (jalur bagi pejalan kaki). Pedestrian ini
dibangun sebagai pengejawantahan dari konsep pengembangan kota nyaman (green
city), di mana publik, terutama para pejalan kaki sebagai bagian dari
komunitas, memperoleh hak yang sama dengan pengguna jalan lain untuk
menggunakan jalan sebagai sarana untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.
Pedestrian ini hingga kini tetap digunakan para pejalan kaki di Sekupang dan
nyatanya mampu memberi fungsi lain yakni sebagai sarana berinteraksi warga
sekaligus menambah keindahan dan kenyamanan kota.
Tahun 2005, pengabdiannya di Otorita Batam berakhir. Kendati
demikian, pemikiran serta dedikasinya masih dibutuhkan. Ini terbukti dengan
diangkat menjadi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau, beberapa waktu pasca terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Ia
turut dalam ‘kabinet’ Drs Ismeth Abdullah, mantan pimpinannya di Otorita Batam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar